Jakarta, 3 Mei 2025 — Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, pemerhati pendidikan dan anak, Retno Listyarti, kembali mengingatkan pemerintah dan masyarakat luas akan sejumlah persoalan mendasar yang masih membelit kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam diskusi daring bertajuk “Refleksi Pendidikan Indonesia” yang digelar Jumat (2/5/2025), Retno mengungkapkan tiga isu krusial yang menurutnya menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera diselesaikan, yakni kualitas guru, minimnya sekolah negeri, serta pergantian kebijakan pendidikan yang terlalu sering dan tidak konsisten.
Guru: Pilar Utama Pendidikan yang Belum Diberdayakan Optimal
Retno membuka diskusi dengan menegaskan bahwa kualitas guru adalah masalah paling utama yang dihadapi pendidikan Indonesia saat ini. Ia menggunakan metafora yang sangat mudah dipahami: “Guru itu ibarat sopir dalam sebuah perjalanan pendidikan. Kalau sopirnya hebat, penumpangnya selamat sampai tujuan. Tapi kalau sopirnya tidak terampil, ya perjalanan akan kacau.”
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sehebat apapun kurikulum yang disusun atau sebagus apapun fasilitas yang tersedia di sekolah, semua itu tidak akan memberikan dampak signifikan jika kualitas guru masih rendah. Menurutnya, kreativitas guru menjadi kunci utama yang menentukan apakah peserta didik mampu berkembang secara maksimal atau tidak.
“Kalau gurunya kreatif, anak-anaknya pasti juga kreatif. Kalau gurunya suka baca, suka riset, anak-anaknya akan ikut-ikutan. Guru itu teladan dan penentu kualitas pendidikan,” ujar Retno penuh semangat.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru. Retno menyebut bahwa selama ini perhatian pemerintah lebih banyak terfokus pada aspek administratif dan kebijakan kurikulum, sementara peningkatan kapasitas guru seringkali terabaikan.
Minimnya Sekolah Negeri Jadi Penyebab Utama Masalah PPDB
Isu kedua yang menjadi sorotan Retno adalah minimnya jumlah sekolah negeri, khususnya pada jenjang menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA). Menurutnya, keterbatasan sekolah negeri ini telah menjadi biang kerok utama masalah klasik yang muncul setiap tahun saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“PPDB itu selalu ribut setiap tahun karena sekolah negeri kita sedikit. Kalau sekolahnya cukup, tidak akan ada rebutan kursi seperti sekarang ini,” jelas Retno.
Ia mengaitkan masalah ini dengan rendahnya rata-rata lama sekolah anak Indonesia yang baru mencapai sekitar 7,9 tahun. Artinya, banyak anak yang putus sekolah sebelum menamatkan jenjang SMP. Padahal, wajib belajar 12 tahun sudah lama dicanangkan oleh pemerintah.
“Padahal wajib belajar 12 tahun itu sudah dicanangkan lama. Tapi bagaimana mau wajib belajar kalau sekolahnya saja tidak cukup?” tandasnya dengan nada prihatin.
Retno mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera memetakan kebutuhan sekolah negeri secara menyeluruh dan mempercepat pembangunan sekolah baru, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah tertinggal. Menurutnya, ketersediaan sekolah negeri yang memadai akan sangat membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Kurikulum yang Sering Berganti: Guru dan Siswa Jadi Korban Kebijakan
Selain kualitas guru dan ketersediaan sekolah negeri, Retno juga menyoroti masalah kebijakan pendidikan yang kerap berubah-ubah, khususnya terkait kurikulum. Menurutnya, setiap pergantian menteri pendidikan hampir selalu diikuti dengan pergantian kurikulum, yang pada akhirnya justru merugikan guru dan siswa sebagai pelaku utama pendidikan.
“Kita ini sering banget gonta-ganti kurikulum. Baru guru belajar kurikulum yang satu, sudah diganti lagi. Guru jadi bingung, siswa juga ikut bingung. Padahal pendidikan itu butuh konsistensi,” tegas Retno.
Ia membandingkan kondisi ini dengan Finlandia, negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Di Finlandia, kurikulum jarang diganti dan hanya direvisi bila ada kebutuhan mendesak. Revisi yang dilakukan pun bersifat minor, bukan membongkar seluruh sistem.
“Finlandia jarang ganti kurikulum. Yang mereka lakukan adalah revisi kecil, bukan bongkar total. Kalau kita, bongkar semua. Hasilnya, kualitas pendidikan kita jalan di tempat,” imbuh Retno.
Masalah pergantian kebijakan yang tidak konsisten ini menurut Retno menghambat guru dalam menyiapkan pembelajaran yang efektif dan membuat siswa kesulitan beradaptasi dengan perubahan materi yang terlalu sering.
Penjurusan SMA: Bukan Prioritas Utama, Kekerasan di Sekolah Lebih Mendesak
Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta evaluasi sistem penjurusan di SMA, Retno menilai bahwa meskipun penjurusan penting, hal tersebut bukanlah masalah utama yang harus diprioritaskan dalam memperbaiki pendidikan nasional.
“Penjurusan itu penting, tapi bukan masalah utama. Yang utama itu kekerasan di sekolah, baik fisik, verbal, maupun kekerasan seksual yang masih sering terjadi. Itu yang harusnya jadi perhatian serius,” ungkapnya dengan nada serius.
Ia menegaskan bahwa penanganan kekerasan di lingkungan sekolah harus menjadi program prioritas yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, tidak hanya Kemendikbudristek. Retno mengingatkan bahwa lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah fondasi penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif.
Harapan di Momentum Hardiknas 2025: Konsistensi Kebijakan dan Komitmen Nyata
Menutup paparannya, Retno berharap momentum Hardiknas tahun ini dapat menjadi titik balik untuk melakukan refleksi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa tanpa konsistensi dalam kebijakan, pendidikan Indonesia tidak akan pernah mengalami kemajuan yang signifikan.
“Kalau setiap ganti menteri ganti kurikulum, ganti sistem, kita hanya mengulang kesalahan yang sama. Mari kita konsisten. Bangun sekolah negeri, tingkatkan kualitas guru, dan hentikan kekerasan di sekolah. Itu yang harus jadi prioritas,” pungkas Retno.
Menatap Masa Depan Pendidikan Indonesia
Kritik dan saran yang disampaikan Retno Listyarti mengingatkan kembali bahwa pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental yang membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Kualitas guru, ketersediaan sekolah negeri, serta konsistensi kebijakan adalah tiga pilar utama yang harus diperkuat agar cita-cita pendidikan nasional dapat terwujud.
Seiring dengan peringatan Hardiknas 2025, diharapkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pendidikan dapat bersinergi untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan, masa depan pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih cerah dan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing.
